Upah Minimum Menuntut Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Oleh Pemerintah

Upah minimum merupakan balas jasa minimal yang harus disediakan oleh pengusaha atas pekerjaan yang sudah dilakukan buruh, merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Prinsip no work no pay di dalam hukum ketenagakerjaan perlu mendapat penyesuaian dengan istilah each work must be paid and there is not payment if it is not equitable payment. Upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan minimum setiap manusia di dalam mencukupi kebutuhan pokoknya untuk hidup, adapun komponen Upah minimum adalah upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Meskipun hubungan kerja menjadi hubungan keperdataan antara pencari kerja dan Penyedia lapangan kerja, kondisi yang tidak seimbang antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja seringkali dimanfaatkan oleh penyedia lapangan kerja untuk menekan pencari kerja agar bersedia digaji dengan gaji yang seadanya. Ketentuan mengenai upah minimum merupakan salah satu mekanisme kontrol pemerintah, disamping ada ketentuan lain yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pengupahan seperti upah tidak boleh dalam bentuk minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan dan jika tidak dalam bentuk uang nilainya tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima. Upah harus dibayar tepat waktu dan denda bagi pengusaha jika terlambat membayar upah dengan jumlah denda 5 % (lima persen) untuk hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari seharusnya upah dibayar, dan 1 % (satu persen) untuk hari seterusnya dengan syarat jumlah tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan. Aturan lain yakni jika upah harus dikompensasikan dengan utang ataupun sanksi yang harus dibayar oleh pekerja kepada pengusaha maka jumlah utang yang dibayar melalui gaji pekerja tidak boleh lebih besar dari 50 % gaji, dan masih banyak ketentuan-ketentuan lain.

Pada prinsipnya ketentuan hukum ketenagakerjaan yang banyak melindungi kepentingan buruh menjadi penyeimbang hubungan antara buruh dengan pengusaha, karena jika memperhatikan ketentuan umum UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha”, ketentuan ini pun menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada buruh. Namun demikian, jangan lantas ketentuan-ketentuan dalam hukum tenaga kerja yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia akhirnya menjadi bumerang atau justru menyengsarakan masyarakat Indonesia sendiri, bisnis berkembang pesat bersama dengan teknologi namun masyarakat terpinggirkan.

Jika di dalam UU ketenagakerjaan ditentukan jumlah upah minimum disetiap daerah, tentu pemerintah harus menjamin bahwa dengan kebijakan upah minimum masyarakat akan sejahtera. Jangan karena ketentuan upah minimum justru mengurangi kesejahteraan masyarakat, justru karena upah minimum masyarakat semakin kesulitan di dalam memperoleh pekerjaan. Perusahaan yang tidak memiliki income besar, akan kesulitan untuk menggaji karyawan dengan gaji di atas upah minimum. Sementara permohonan penundaan upah karyawan di atas upah minimum hanya dapat dilakukan maksimal selama 1 (satu) tahun dan harus disampaikan kepada instansi yang melaksanakan pengawasan bidang ketenagakerjaan maksimal 10 (sepuluh) hari sebelum upah minimum yang baru diberlakukan. Jika permohonan penundaan dikabulkan maka kemungkinannya hanyalah memberlakukan upah minimum lama atau memberlakukan upah minimum baru namun secara bertahap, dan penundaan pelaksanaan ketentuan upah minimum maksimal hanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang. Lalu bagaimana jika permohonan tersebut tidak dikabulkan ?, jika tidak dikabulkan maka perusahaan harus membayar upah di atas upah minimum atau tidak mempekerjakan karyawan. Karena mempekerjakan karyawan tanpa upah yang layak (tidak di atas upah minimum) merupakan kejahatan yang diancam dengan pasal 90 ayat (1) jo. pasal 185 UU Ketenagakerjaan dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pada akhirnya karena tidak mau menanggung risiko, banyak perusahaan yang memilih untuk tidak menambah karyawan baru meskipun membutuhkan. Perusahaan cenderung memilih untuk menyediakan teknologi-teknologi tertentu guna menggantikan posisi karyawan / buruh, daripada recruitment buruh dan tunduk pada ketentuan upah minimum. Kerjasama penyediaan teknologi dengan negara asing dikembangkan hanya untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap karyawan/buruh. Di sisi lain, prosentase pencari kerja mengalami perkembangan pesat. Salah satunya disebabkan oleh semakin tingginya tingkat kegagalan masyarakat melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang semakin tinggi. Perubahan status perguruan tinggi tertentu menjadi BHMN tanpa disertai anggaran pemerintah untuk menyediakan beasiswa bagi yang tidak mampu disadari ataupun tidak turut memberi kontribusi dalam peningkatan prosentase masyarakat yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, mereka memilih untuk menyelesaikan studinya paling tinggi dibangku SLTA.

Keadaan di atas pada akhirnya berakibat pada angka pengangguran dan kriminalitas yang semakin tinggi. Dengan pendidikan rendah dan skill yang pas-pasan banyak masyarakat dituntut bersaing di dunia kerja, padahal sebelumnya banyak perusahaan yang memilih untuk memperkecil kesempatan kerja. Masyarakat yang tidak mempunyai kreatifitas pada akhirnya lebih memilih untuk mencari peluang kerja di negara lain sebagai TKI, sehingga sangat ironis jika untuk hidup saja masyarakat Indonesia harus bekerja sebagai TKI di negara lain. Padahal saat ini hubungan pemerintah dengan negara lain khusus untuk permasalahan TKI belum cukup baik, sehingga banyak sekali permasalahan mengenai TKI seperti TKI menjadi korban penganiayaan, pembunuhan, ataupun TKI diromusakan (dipekerjakan tanpa digaji atau digaji dengan gaji yang sangat minim atau seringkali terlambat). Masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia, sementara pekerjaan sulit mereka dapatkan dikarenakan pendidikan yang rendah, pada akhirnya akan bekerja sebagai tenaga srabutan, atau kadang sebagai pengamen jalanan ataupun orang yang suka minta-minta. Bagi mereka yang sudah tidak sabar dengan permasalahan yang dihadapi maka tidak sedikit yang mengambil tindakan nekat seperti mencopet, merampok, ataupun bunuh diri. Tindak kejahatan yang semakin meningkat, semakin tingginya angka kematian karena bunuh diri, serta prosentase masyarakat miskin yang semakin besar pada prinsipnya menjadi akibat dari kebijakan upah minimum yang kurang tepat. Bukan ketentuan upah minimum yang tidak perlu, namun kebijakan upah minimum yang tidak disertai dengan kebijakan lain yang membawa kesejahteraan masyarakat membuat kebijakan mengenai upah minimum yang sebenarnya mulia menjadi kurang adil. Dengan demikian kebijakan pemerintah mengenai upah minimum bukanlah kebijakan yang remeh-temeh, perlu kiranya ketentuan mengenai upah minimum diseimbangkan dengan program pemerintah di dalam memperkecil angka pengangguran, program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Karena tanpa ada korelasi dengan kebijakan-kebijakan lain, pada akhirnya ketentuan mengenai upah minimum justru akan mempersulit masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm