Pertanggungjawaban Tak Terbatas Organ Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Pilihan Solusi Dalam Rangka Menambah Perolehan Hak-Hak Kreditor Di Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.

Unsur kesalahan organ perseroan di dalam kepailitan perseroan terbatas dapat membuka tabir asas pertanggungjawaban terbatas organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Komisaris), doktrin Piercing The Corporate Veil setidaknya perlu segera difikirkan oleh kurator maupun panitia kreditor jika ingin memperjuangkan hak kreditor secara maksimal. Takutnya harta milik organ sudah dialihkan hingga tidak mungkin lagi menarik harta organ perseroan untuk ikut diperhitungkan di dalam memenuhi hak-hak kreditor.

      Pasal 104 ayat (2) UUPT secara tegas mengatur bahwa “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”. Pasal 115 ayat(1)UUPT mengatur bahwa “Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi”,ketentuan ini juga mengatur pertanggungjawaban pribadi Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Demikian juga dengan pasal pertanggungjawaban tak terbatas RUPS berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT. Sehingga tindakan yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan dari sekedar melaporkan organ-organ perseroan ke polisi adalah memeriksa adanya kesalahan atau kelalaian organ perseroan yang akhirnya membawa pada kepailitan perseroan yang hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan sesui dengan hukum acara perdata, dan bersamaan dengan itu demi keamanan permohonan sita atas harta pribadinya juga dapat diajukan. Pelaporan pidana tidak dapat segera memberi solusi, karena disamping lama proses pidana tidak langsung memberikan ganti rugi materiil.

      Dengan munculnya kepailitan perseroan sebenarnya kurator harus sudah membagi konsentrasinya pada dua hal, pertama mengamankan aset-aset debitor. Kedua jika terdapat dugaan kuat adanya tindakan kesalahan atau kelalaian organ (RUPS, Direksi, Komisaris)hingga menyebabkan perseroan pailit maka harus dilakukan pendataan aset organ-organ perseroan, dan kalau perlu  dilakukan penyitaan. Karena tanpa tindakan secara cepat sangat mudah organ mengalihkan harta pribadinya agar tidak disita, kalau harta perseroan pada akhirnya tidak cukup membayar hutang. Perlu dipahami bahwa UUK dan PKPU hanya memberikan kemungkinan untuk membatalkan tindakan hukum debitor sebelum putusan pailit, sebagai bentuk perwujudan dari asas Actio Pauliana (pasal 41 UUK dan PKPU), namun pembatalan atas tindakan hukum debitor sebagaimana bentuk penerapan asas Actio Pauliana di dalam ketentuan UUK dan PKPU tidak berlaku untuk organ PT yang melakukan tindakan hukum atas nama pribadi.

      Actio Pauliana yang berlaku di dalam KUHPerdata pun sulit diterapkan, mengingat pembatalan atas dasar Actio Pauliana dapat dilakukan untuk perbuatan yang tidak wajib guna melindungi perbuatan hukum yang wajib, kemudian pihak yang duduk sebagai subjek debitor haruslah dalam kapasitas yang sama (tidak dapat jika perbuatannya  bertindak mewakili Perseroan, namun dimintai pertanggungjawaban  atas nama pribadi). Pembatalan pengalihan harta pribadi milik organ  perseroan oleh kreditor perseroan tidaklah tepat kecuali jika terdapat alasan yang menjadi dasar,mengingat perjanjian sebelumnya dibuat antara organ perseroan atas nama perseroan dengan kreditor dan bukan organ perseroan atas nama pribadi. Lain halnya jika sebelumnya mampu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian organ perseroan dalam bertindak mewakili perseroan, maka organ perseroan dapat dipaksa duduk sebagai debitor karena undang-undang menentukan demikian, yakni pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT jo. Pasal 104 ayat(2)Jo. pasal 115 ayat (1)UUPT, yang memposisikan organ (RUPS, Direktur, dan komisaris)sebagai debitor dengan mengingat ketentuan di dalam pasal 1365 BW menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian terlebih dahulu harus dibuktikan terdapat unsur kesalahan atau kelalaian organ perseroan, dan untuk itu  membutuhkan tambahan waktu.

      Mempertimbangkan alasan-alasan di atas, di awal proses pengurusan dan pemberesan harta pailit perlu juga diajukan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan organ di dalam sidang keperdataan, dan bersamaan dengan itu dimohonkan penyitaan harta pribadinya. Sehingga kalaupun organ perseroan terbukti mempunyai kesalahan maka eksekusi terhadap harta pribadinya juga bisa dilakukan untuk menambah perolehan hak kreditor. Pengertian klausul jika “harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan” di dalam ketentuan pertanggungjawaban organ perseroan di dalam UUPT tidak kemudian menutup kemungkinan dilakukan eksekusi atas aset pribadi organ perseroan secara bersamaan jika sebelumnya dapat dipastikan keberadaan harta perseroan tidak cukup untuk memenuhi utang-utangnya dan terdapat kesalahan atau kelalaian organ perseroan di dalam melakukan tugasnya hingga perseroan dipailitkan, tidak harus menunggu pemberesan harta budel kemudian diketahui bahwa harta budel tidak cukup untuk memenuhi utang-utang debitor. Karena jika harus menunggu satu persatu dikhawatirkan aset-aset milik organ perseroan dialihkan hak miliknya kepada pihak lain (dijual, dihibahkan, ditukarkan dengan barang lain, diwasiatkan) ataupun dimusnahkan, sehingga pada akhirnya  semakin menutup kemungkinan untuk menarik pertanggungjawaban tak terbatas organ perseroan. Kalaupun bisa dilakukan tidak akan dapat dieksekusi karena hanya menang di atas kertas dan tidak dapat diwujudkan untuk memenuhi hak-hak kreditor yang masih belum ditunaikan, mengingat aset-aset milik pribadinya telah dialihkan.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm