Penyalahgunaan Kekuasaan

Dalam beberapa minggu ini publik disuguhi sebuah drama yang panas karena fakta hukum dan politik saling berimpit. Drama yang dimaksud adalah penangkapan Presiden sebuah partai Islam terbesar saat ini (baca: Partai Keadilan Sejahtera atau PKS), Ust Luthfi Hasan Ishaq (LHI). LHI ditangkap dengan tuduhan suap impor daging sapi. Namun, belum tuduhan ini selesai disidangkan , kasus ini sudah merambah ke ranah hukum lain yaitu tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diikuti dengan penyitaan rumah dan mobil yang dianggap hasil dari praktek pencucian uang korupsi tersebut. PKS tidak tinggal diam dan melakukan pembelaan diri karena merasa kasus LHI menjadi sarat dengan agenda penjatuhan citra PKS dan KPK dianggap telah terjebak irama dan rentak politik yang sedang diatur para kompetitor PKS. Saling klaim kebenaran dan fakta hukum pun terjadi. PKS merasa ada proses hukum yang tidak normal terhadap proses hukum LHI, tetapi KPK pun bersikukuh ini adalah murni masalah hukum.

Dalam literatur  klasik politik, ada adagium tentang kekuasaan yang selalu diajarkan di kelas-kelas ilmu politik dan hukum tata negara. Lord Acton misalnya menyatakan “power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Artinya, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup juga secara absolut. Kalimat ini lahir dari trauma sejarah kekuasaan raja-raja di Eropa yang absolut, sehingga akhirnya kekuasaan yang absolut itu diakhiri. Walaupun faktanya rezim-rezim yang muncul pasca kekuasaan raja-raja pun juga terbukti korup. Tentu dengan modus dan gaya yang berbeda. Di dalam bentuk kekuasaan raja yang absolut,  korupsi cenderung tersentral di lingkar raja dan istana. Tapi di sebuah rezim dengan konsep modern state (diktatorial dan demokrasi), korupsi dilakukan secara lebih massif oleh penguasa dan para kroninya. Contohnya di zaman Rezim Soeharto.

Dalam kaitan dengan KPK dan PKS, apakah kedua lembaga ini steril dari kecenderungan penyalagunaan kekuasaan ? Jawabannya pasti tidak.  PKS sebagai partai Islam sekalipun bisa jadi berbuat kesalahan karena mereka bukan kumpulan malaikat yang tanpa nafsu. Buktinya, beberapa kasus hukum juga melanda oknum kader PKS seperti Misbakhun (kemudian divonis bebas oleh MA) dan yang hangat sekarang adalah kasus LHI yang masih dalam proses persidangan. Presiden PKS, Anis Matta juga menyatakan bisa jadi ada  kekeliruan di dalam diri kader PKS, tapi PKS harus cepat berbenah dan bertobat secara nasional. Di sinilah letak kemanusiaan dan jiwa besar elit di PKS. Sekali lagi mereka bukan malaikat.

Bagaimana kalau ada oknum kader partai politik yang terlibat korupsi dan mengalirkan sebagian uang tersebut untuk kegiatan partai politik terkait? Apakah partainya harus dibekukan? Jawabannya tentu tidak karena yang bersalah oknumnya. Bukan partainya. Jika karena oknum itu partai dibekukan, maka bisa dipastikan habislah partai yang ada di negara ini. Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, PAN, PKS dan partai lainnya pernah terjerat dengan kasus korupsi. Ormas-ormas bisa juga terjerat dengan TPPU jika ditelusuri pernah terima bantuan dari oknum koruptor. Banyak ormas yang aktifisnya juga merupakan kader partai politik. Lalu apakah ormas tersebut dibekukan? Bisa habis juga ormas yang ada di negara ini. Kenapa? Karena para koruptor itu juga tahu diri dan cerdas dan karenanya mereka juga menyumbang ke mana-mana, termasuk ke partai, ormas, panti asuhan dan lain-lain.

Bagaimana dengan KPK dengan kewenangannya yang sering disebut sebagai lembaga superbody? Apakah lembaga ini dihuni oleh para malaikat yang tidak punya interest? Jawabannya sama, KPK juga tidak steril dari interest (nafsu) pribadi orang-orang yang ada di dalamnya. Beberapa kasus membuktikan, contoh seorang penyidik KPK, Suparman, telah divonis 8 tahun penjara karena tindak pidana pemerasan dalam kasus korupsi PT. Industri Sandang Nusantara (2006), Candra Hamzah dan Ade Raharja pernah diperiksa komite etik karena mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin, Mantan Sekjen KPK juga pernah diperiksa oleh komite etik, dan terakhir kasus bocornya Sprindik dengan terperiksa Ketua KPK dan staf pribadinya, Wiwin Suwandi.

Apakah dengan kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK melahirkan kesimpulan KPK sebaiknya dibekukan? Jawabannya juga tidak karena yang salah bukan KPK, tetapi orang yang berada di dalam KPK tersebut. KPK sebagai sebuah institusi tetaplah  lembaga yang sangat diperlukan sebagai garda terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi. KPK sebagai institusi harus dikawal dan terus dikritik—seperti halnya kita harus mengkritik partai politik agar terus berbenah– agar netral dan tidak digunakan sebagai palu pemukul bagi  kepentingan politik orang dan kelompok tertentu. Ideologi KPK seharusnya memberantas korupsi dengan sikap yang adil dan tidak pilih-pilih. Seharusnya Ketua KPK juga menyatakan secara gentle seperti Presiden PKS bahwa KPK juga bisa salah (sudah ada bukti putusan pengadilan dan komite etik), orang-orang di KPK juga tidak maksum (tanpa dosa) dan menyeru tobat nasional juga kepada seluruh aparat di bawahnya.

Singkat kata, lembaga negara apapun di negara ini, dengan kekuasaan yang dimiliki, mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dimiliki. Semakin besar kekuasaan, maka semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan. Oleh karena itulah dalam konsep negara modern separation of power dilengkapi dengan mekanisme checks and balances agar ada yang mengimbangi dan terus mengawasi kekuasaan lembaga lain. Sebagai sebuah negara demokrasi kita mau tak mau harus  memiliki institusi partai politik yang kuat agar kepentingan rakyat terwakili. Oleh karena itu, parpol apapun harus terus dikritik agar parpol tersebut berbenah dan berada di jalan benar. Bukan menghancurkan parpol tersebut, tetapi ikut membenahinya dengan cara mengkritik.

Last but not least,  semua lembaga negara dan pejabatnya, dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk pada hukum, bukan menempatkan kekuasaan di atas hukum. Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan cara yang dibatasi oleh hukum, tidak semenan-mena. Hukum yang ditegakkan semena-mena akan melahirkan tirani atas nama hukum. Tirani atas nama apapun tidak akan melahirkan masyarakat yang beradab dan taat hukum. Wallahu ‘alam bishawwab.

Penulis adalah Dosen FH UMY dan Peneliti Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) UMY.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm