Pemilukada Tanpa Sengketa, Mungkinkah?

Menilik perkara sengketa pemilukada di Mahkamah konstitusi selama ini membuat kita jadi berpikir tiga hal. Pertama sebenarnya apa yang menjadi penyebab sengketa. Kedua mengapa setiap penyelenggaraan pemilukada penyebab sengketa tersebut terjadi berulang-ulang. Dan ketiga apakah penyelenggara pemilukada tidak punya cara untuk mengantisipasi dan mengatasinya? Pemilukada memang baru bergulir enam tahun yang lalu, yang berarti masing-masing daerah rata-rata baru dua kali menggelar even demokratis ini. Tetapi apakah kemudian bisa dikatakan bahwa perilaku yang menciderai proses demokrasi itu dimaklumi? Sementara sebenarnya masyarakat kita sudah belajar memilih langsung wakilnya sejak pemilu 1999. Ini sebuah ironi, disaat sebagian masyarakat kita menginginkan bisa terlibat langsung dalam menentukan pemimpinnya. Ternyata bagi sebagian masyarakat yang lain justru kondisi ini dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi pribadinya.

Akar sengketa

Penyelenggaraan pemilukada sudah diatur secara jelas dalam UU No 32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU No 12 Tahun 2008. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan teknisnya. Jadi segala yang menyangkut penyelenggaraan pemilukada dari penetapan daftar pemilih sampai penetapan calon terpilih oleh KPUD sudah gamblang diatur di sana. Akar permasalahan munculnya sengketa adalah pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut. Ini dilakukan oleh semua pihak, baik penyelenggara pemilukada, peserta pemilukada maupun masyarakat secara keseluruhan.

Secara material, peraturan-peraturan pelaksanaan pemilukada memang terdapat beberapa kelemahan. Peraturan tersebut ada, tetapi di lapangan susah diimplementasikan. Salah satu contoh adalah waktu untuk melaporkan sebuah pelanggaran hanya 3 hari sejak kejadian, kemudian waktu yang diberikan kepada Panitia Pengawas(Panwas) untuk menindak pelanggaran tersebut 7 hari sejak menerima laporan. Sementara pelanggaran banyak sekali ditambah dengan kinerja Panwas yang tidak maksimal. Sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Al hasil pelanggar pun melenggang dengan tenang dan bahkan berpikiran akan melakukannya lagi di tempat yang lain. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para kontestan untuk meraih dukungan suara demi kemenangan dengan mengabaikan peraturan yang ada.

Pelanggaran-pelanggaran seperti ini selalu terjadi disetiap pelaksanaan pemilukada hampir di semua daerah dan berulang-ulang tanpa ada upaya untuk mengatasinya. Polanya pun hampir sama. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab. Pertama ketidakprofesionalan KPUD. Berdasar data dari Mahkamah Konstitusi (MK) ketidakprofesionalan KPUD seperti misalnya dalam hal menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berantakan, menetapkan pasangan calon peserta pemilukada dan KPUD dianggap tidak fair dan independen. Isu-isu ini nyaris selalu ada di setiap permohonan sengketa pemilukada yang masuk ke MK.

Kedua, kurang optimalnya kerja Panwas. Lembaga ini terkesan tebang pilih, pasif dan tidak bergerak cepat menindak pelaku pelanggaran. Padahal Panwas diberi wewenang lebih untuk menindak setiap pelanggaran agar pelaksanaan pemilukada berjalan tertib dan aman. Ketiga, kurang dewasanya masyarakat dalam berdemokrasi. Masyarakat memanfaatkan even pemilukada untuk mendapatkan keuntungan material dari para kontestan. Dengan dalih berjanji akan memberikan suaranya jika diganti dengan uang atau barang, masyarakat berbondong-bondong mengajukan proposal pembangunan dan lain-lain. Ada juga kelompok masyarakat yang pasang badan melindungi pelaku-pelaku pelanggaran.

Cegah sengketa

Sebenarnya ada yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pertama, penyelenggara pemilukada (KPUD, PPK, PPS dan KPPS) harus independen, netral dan profesional. Mereka harus terbebas dari intervensi pasangan calon maupun tim suksesnya, tidak memihak pada salah satu pasangan calon dan mereka juga harus menguasai regulasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang berulang ulang.

Kedua, optimalisasi kerja Panwas. Lembaga ini mempunyai peran strategis sebagai penegak hukum untuk memastikan apakah pemilukada ini berjalan on the right track. Indikator keberhasilan Panwas diukur dari sejauhmana pelanggaran dapat dicegah bukan seberapa banyak pelanggaran dapat ditemukan.

Ketiga, peserta pemilukada harus fair play. Pasangan calon dan tim sukses harus tunduk pada rule of the game. Tidak ada demokrasi tanpa aturan, pelanggaran atas peraturan hanya akan menciderai demokrasi itu sendiri. Keempat, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pemantau dan Pers dalam mengawal jalannya pelaksanaan pemilukada agar bisa berjalan secara demokratis dan fair.

Kalau keempat hal di atas terpenuhi, bukan tidak mungkin pemilukada berjalan dengan damai, fair play dan tentunya tanpa sengketa yang hanya akan menguras tenaga, waktu dan biaya.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm