Pemberantasan Korupsi

Hal : Replik atas Jawaban Tergugat                                        Yogyakarta,11 Februari 2014

 

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 54/Pdt. G/2013/PN.Mkt

Pada Pengadilan Negeri Mojokerto

di-

MOJOKERTO

 

Dengan hormat,

Berkaitan dengan Eksepsi dan Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 04 Februari 2014 melalui persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Penggugat akan menyampaikan replik sebagai berikut:

 

DALAM EKSEPSI  :

  1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
  2. Bahwa Pengugat menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur atau Obscuur Libel, karena dalam surat gugatan penggugat telah benar dalam menempatkan para pihak dan adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam Posita nomor 5 dan 6 tentunya sudah dapat menggambarkan posisi dari TURUT TERGUGAT, sehingga TERGUGAT I seharusnya dengan mudah memahaminya. Oleh karena itu, dalih-dalih dari TERGUGAT I tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dikesampingkan.

 

Berdasarkan uraian diatas, maka Eksepsi dari Tergugat patutlah untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

 

 

 

DALAM POKOK PERKARA :

  1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap termasuk dalam bagian Pokok Perkara;
  2. Bahwa Pengugat dengan tegas menolak dalil dan dalih Tergugat yang tertuang di dalam jawabannya tertanggal 4 Februari 2014;
  3. Bahwa Penggugat secara sadar tidak pernah mengetahui, menghendaki, atau bahkan menyepakati untuk membebankan hak tanggungan atas persil tanah tersebut. Atas dasar kepercayaan dan hubungan keluarga atara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat memenuhi permintaan Turut Tergugat untuk menandatangani sebuah dokumen dalam bentuk kertas tanpa memberitahukan ataupun membacakan bahkan menjelaskan isi dan maksud tujuannya oleh Tergugat II. Secara jelas dan gamblang Penggugat menolak dalil-dalil dalam jawaban nomor 3 dari Tergugat I;
  4. Bahwa dalam Posita nomor 9 hingga 12 dalam gugatan dari Penggugat sangatlah jelas dan terperinci mengenai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat II. Bahkan dalam Posita gugatan memaparkan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi yang harus diikuti oleh Para Tergugat, sehingga jawaban dari Tergugat I pada nomor 4 dapat dikatakan tidak berdasar;
  5. Bahwa Penggugat selaku pemilik principal atas obyek sengketa sertifikat Hak Guna Bangunan No.255 yang tercatat atas nama Penggugat, yang terletak di Kelurahan Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tersebut tidak pernah menerima surat ataupun diberitahu oleh Para Tergugat, bahkan hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima APHT asli ataupun salinannya;
  6. Bahwa seperti yang Penggugat sebutkan dalam Posita nomor 16 dan 17, yaitu berdasarkan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Dumai No.17/Pdt.G/2003/PN.Dum yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.80/Pdt/2004/PTR yang pada pokoknya telah dinyatakan bahwa perbuatan hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku pemilik obyek jaminan yang menjadi obyek lelang adalah cacat hukum. Hingga dalam putusan Mahkamah Agung No.1497-K-PDT-2001, perbuatan Para Tergugat yang mengesampingkan peran dan hak hukum dari Penggugat dengan melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa sedangkan Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan atas obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan asas keadilan (Rechtvaardig), asas kepatutan (Redelijk), dan asas menurut hukum (Rechtmatig). Sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban Tergugat pada nomor 7 dan 8 tidaklah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada di Republik Indonesia;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini in casu dapat dilaksanakan secara serta merta (uivoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

 

DALAM EKSEPSI :

–          Menolak Eksepsi dan Jawaban Terggugat I untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

 

DALAM POKOK PERKARA :

  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Membebaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.255 atas nama Penggugat dari segala ikatan pembebanan hak tanggungan atas perjanjian antara Tergugat I dan Turut Tergugat;
  4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti rugi atas kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil, dengan total biaya ganti kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
  6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwang song sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan di dalam pemenuhan kewajiban dalam putusan ini, yang mulai dihitung sejak putusan ini selesai dibacakan;
  7. Menyatakan putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

 

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

(Ex aequo et bono)

 

Demikianlah replik ini disampaikan, atas dikabulkannya gugatan dan replik kami ini diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Penggugat

 

 

 

Sri Widodo , S.Fil., S.H.                                                                                Windi Afdal, S.H.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm