Pejabat Nikah Siri, Pejabat Tidak Melaporkan Perkawinan, Maka Pejabat Diberhentikan

Dewasa ini nikah siri sering menjadi pilihan bagi pejabat negara yang ingin memiliki istri lebih dari satu namun berharap agar istri barunya tidak sampai diketahui publik, atau pejabat yang ingin menikah lagi namun sulit memperoleh izin dari istri, ataupun pejabat yang tidak menginginkan tanggung jawab besar atas suatu hubungan perkawinan. Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan ketentuan ayat (2) nya yang mengatur bahwa untuk legalitas suatu perkawinan menurut hukum negara maka suatu perkawinan haruslah dicatatkan. Selanjutnya melalui pencatatan perkawinan akan diterbitkan dokumen perkawinan berupa akta perkawinan, demikian pula sebaliknya bahwa tanpa pencatatan perkawinan maka akta perkawinan tidak akan pernah diperoleh. Ketentuan pada ayat (2) yang tidak menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan, tidak ditafsirkan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa harus dipenuhi, sehingga di dalam praktik pencatatan perkawinan menjadi pilihan bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinannya yakni akan dilakukan atau tidak.

     Ketentuan di dalam pasal – pasal di atas tidak diikuti dengan sanksi bagi siapa yang tidak melaksanakan, sanksinya hanya berupa tidak sahnya perkawinan jika ketentuan syarat materiil perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) UUP tidak dilaksanakan dan sanksi berupa tidak dijaminnya hak suami/istri akibat perkawinan oleh negara jika syarat formil di dalam pasal 2 ayat (2) UUP tidak dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan di atas pada dasarnya cukup membuat lega pihak-pihak tertentu yang menghendaki nikah sirri, karena jika hanya konsekuensi tersebut di atas tentunya nikah sirri tetap akan menjadi pilihan khususnya bagi orang-orang  yang memiliki jabatan tertentu di pemerintahan yang menginginkan nikah lagi, namun tidak menginginkan konsekuensi besar atas sebuah pernikahan.

      Ketentuan khusus yang sebenarnya sangat penting untuk dikaji namun seringkali dilupakan oleh publik adalah ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian PNS, untuk mengkaji kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri, Pihak-pihak yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, ataupun Pejabat Negara di dalam melaksanakan perkawinan semestinya dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 merupakan ketentuan yang khusus untuk subjek hukum Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perkawinan. UUP di dalam ketentuan penutup khususnya pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah” serta ayat (2) menyebutkan bahwa “Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”, dan ketentuan pelaksana UUP tidak hanya PP No. 9 Tahun 1975, namun terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan yakni PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990.

      Di dalam pasal 1 butir 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah “Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam UU Kepegawaian juga disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang merupakan Tentara Nasional Indonesia, dan Pegawai Negeri yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU tentang Kepegawaian tidak menyebutkan bahwa pejabat negara adalah Pegawai Negeri Sipil, hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan di dalam butir 4 UU Kepegawaian bahwa yang menjadi Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun demikian, jika Pejabat Negara bukan PNS menurut UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian tidak lantas dapat dinyatakan bahwa pejabat negara tidak tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian PNS. Pasal 1 PP No. 10 tahun 1983 telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang harus tunduk terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 yang mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian PNS, adalah :

1)      PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi PNS pusat dan PNS daerah, termasuk calon PNS.

2)      Yang dipersamakan dengan PNS :

Pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai bank milik negara, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pegawai bank milik daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang melaksanakan urusan pemerintahan di desa.

3)      Yang termasuk ke dalam golongan Pejabat Negara :

  1. Menteri;
  2. Panglima TNI/Kepala Kepolisian Negara RI;
  3. Jaksa Agung;
  4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara;
  5. Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
  6. Gubernur Kepala Daerah;
  7. Pimpinan Bank Milik Negara;
  8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
  9. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
  10. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
  11. Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

      Ketentuan di dalam pasal inilah yang menjadi rujukan di dalam menentukan kewajiban Pejabat Negara untuk tunduk terhadap ketentuan-ketentuan di dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 yang mengatur mengenai Perkawinan dan Perceraian PNS, termasuk sanksi-sanksinya jika ketentuan di dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 tidak dipenuhi.

      Di dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 pada pokoknya telah diatur bahwa pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan wajib untuk melaporkan perkawinannya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah perkawinannya. Selanjutnya juga ditentukan bahwa di dalam melaporkan perkawinannya seorang pegawai negeri wajib untuk melampirkan salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan, pas foto istri atau suami ukuran 3X4 cm warna hitam putih disertai dengan pencantuman nama lengkap istri/suami serta nama dan NIM / nomor Indentitas PNS yang menjadi suami/istri.

      Ketentuan di atas secara implisit telah mewajibkan kepada setiap pegawai negeri sipil, pihak-pihak yang dipersamakan dengan PNS, serta pejabat negara untuk melakukan perkawinan secara resmi, hal ini dibuktikan dengan syarat pelaporan perkawinan ke instansi adalah dengan menyertakan foto copy akta perkawinan. Sementara sebelumnya juga telah disinggung bahwa akta perkawinan merupakan dokumen resmi negara yang hanya akan dikeluarkan oleh negara jika suatu perkawinan sah menurut syarat formil sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (2) UUP. Meskipun di dalam UUP tidak diatur tegas adanya keharusan  untuk sahnya perkawinan menurut agama dan sahnya perkawinan menurut negara, dengan memperhatikan pelaku perkawinan tersebut adalah PNS, yang dipersamakan dengan PNS, ataupun Pejabat Negara menurut PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 maka ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dibaca sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi secara keseluruhan. Mengingat ketentuan – ketentuan di dalam PP tersebut telah mewajibkan bagi PNS, pihak-pihak yang dipersamakan dengan PNS, serta Pejabat Negara untuk mencatatkan perkawinannya guna memperoleh akta perkawinan, dan tentunya pejabat pencatat perkawinan tidak akan mencatat perkawinan dan mengeluarkan akta perkawinan jika perkawinan tidak sah menurut hukum agama dan tidak sah menurut hukum negara.

      Adapun mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya pelaporan perkawinan, di dalam PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 juga diatur sanksi bagi Pegawai Negeri sipil, pihak-pihak yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, ataupun pejabat negara jika tidak melaporkan perkawinannya yakni berupa sanksi disiplin berat menurut UU kepegawaian. Di dalam UU kepegawaian dinyatakan bahwa sanksi Pegawai Negeri Sipil akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah, sementara di dalam PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 6 ayat (4) telah ditentukan bahwa jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

  1. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  2. Pembebasan dari jabatan;
  3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka sanksi bagi pejabat negara yang telah melakukan perkawinan secara sirri bisa diberikan dengan alternatif pilihan seperti tersebut di atas, di luar sanksi yang diatur khusus di dalam ketentuan yang mengatur mengenai pejabat negara tersebut jika ketentuan mengenai itu ada. Sanksi tersebut sebenarnya bukan merupakan sanksi atas nikah sirri namun lebih tepatnya sanksi atas tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan perkawinan dalam waktu satu tahun setelah perkawinan dilaksanakan. Meskipun sudah dapat dipastikan bahwa pelaku nikah siri tidak akan dapat melaporkan perkawinannya, karena syarat pelaporan harus dengan melampirkan salinan sah Surat Nikah/Akta Perkawinan.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm