>Koruptor = Pembajak Reformasi

Dalam beberapa minggu terakhir ini, jagad hukum dan politik Indonesia kembali dihentakkan oleh berita dugaan praktek korupsi. Ada tiga figur publik yang menjadi  sorotan media secara luas yaitu Miranda S. Gultom, Wa Ode Nurhayati dan Angelina Sondakh. Ketiga figur  publik ini telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Data ini semakin memperbanyak pejabat negara dan atau pejabat politik yang tersangkut kasus korupsi. Pada tahun 2011, KPK telah menetapkan 43 orang mantan dan anggota DPR sebagai tersangka korupsi. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mencatat terdapat 125 kepala daerah menjadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi. Angie adalah tersangka kesekian dari kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin dan kemungkinan akan nada tersangka baru versi Abraham Samad, Ketua KPK. Wa Ode Nurhayati juga telah membidik sejumlah politisi di Badan Anggaran (Banngar) DPR yang diduga terlibat calo anggaran. Semakin banyaknya pejabat negara dan politisi yang terlibat kasus korupsi di era reformasi menunjukkan satu hal penting bahwa reformasi telah dibajak oleh para koruptor. Pembajakan agenda reformasi ini tentu akan mempengaruhi pencapaian agenda reformasi yang sesungguhnya yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

***

            Mengapa koruptor disebut sebagai pembajak reformasi? Setidaknya ada beberapa alasan, pertama, korupsi merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru (a new emerging democracy). Praktek korupsi terbukti mempengaruhi kualitas demokrasi karena proses dan hasil demokrasi pun ternyata dikorupsi. Praktek politik uang terjadi dalam pelaksanaan pemilu atau pemilukada. Pemilihan ketua umum partai pun sekarang disinyalir menggunakan politik uang sebagaimana kesaksian Nazaruddin. Tidak itu saja, setelah pesta demokrasi itu selesai, para pejabat politik ini melanjutkan ritual korupsi tersebut dengan mengkorupsi anggaran-anggaran yang ada di kementerian negara, seperti kasus wisma atlet dan percaloan anggaran di Banggar DPR.

Kedua, korupsi juga menghambat penyembuhan dan percepatan pertumbuhan ekonomi karena praktek korupsi telah memunculkan ketidakpercayaan di kalangan investor, merusak pilar persaingan usaha yang sehat dan memunculkan high cost economy di dunia usaha. Pendek kata, korupsi telah membajak agenda reformasi ekonomi sebuah bangsa yang sedang menyembuhkan luka akibat krisis ekonomi yang serius.

              Ketiga, korupsi juga membajak hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Anggaran negara yang ada seharusnya mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan rakyat secara luas. Namun, praktek korupsi merampas apa yang seharusnya menjadi hak-hak rakyat tersebut. Karena itulah, kita menemukan kasus banyak anak yang masih belum sekolah, atau banyak gedung sekolah yang ambruk. Kita juga sering membaca berita orang-orang miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena anggaran kesehatan banyak yang dikorupsi.

Dengan kata lain, praktek korupsi telah merampas kesempatan rakyat untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itulah, banyak yang mengatakan bahwa korupsi adalah kanker peradaban yang bisa membunuh banyak manusia sehingga sering disebut sebagai extra ordinary crime.

Keempat, koruptor adalah orang-orang yang telah membajak agenda reformasi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Yang lebih menyedihkan adalah pelaku-pelakuk koruptor sekarang ini adalah sebagaian dari orang-orang yang berteriak nyaring sebagai pengikut gerbong reformasi atau bahkan berteriak anti-korupsi dalam setiap agenda kampanye politiknya. Sekali lagi, reformasi telah dibajak oleh kepentingan pribadi para politisi.

***

            Tim Lindsey, seorang Indonesianist di Melbourne Australia pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang on the right track dalam menuju demokratisasi. Namun demikian demokrasi di Indonesia berjalan tertatih-tatih (muddled democracy). Nah, penyebab demokrasi di Indonesia adalah tertatih-tatih adalah masih terjadinya pertarungan terus-menerus antara kelompok lama yang ingin terus bertahan dan kelompok baru yang ingin mereformasi keadaan. Analisis tersebut bisa jadi lebih serius jika mengingat bahwa saat ini kelompok baru (kaum reformis) pun telah tercemar oleh para koruptor baru yang sedang berada di singgasana kekuasaannya, seperti kasus-kasus di atas tadi.

Oleh karena itulah diperlukan langkah-langkah mendasar agar praktek korupsi, secara cepat dan pasti, dapat diminimalisir dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Langkah pertama, KPK harus terus didorong sebagai “the crown of the legal reform” dengan mengusut tuntas praktek korupsi berskala besar. Pengungkapan kasus korupsi berskala besar dengan hukuman yang maksimal agar menjadi “shock theraphy” yang penting dalam penegakkan hukum, memberantar korupsi. Korupsi harus selalu didorong menjadi lokomotif utama menarik gerbong besar “gerakan anti korupsi” agar kanker korupsi itu bisa segera diamputasi, sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Dengan kata lain, KPK bisa menjadi alat pembersih utama praktek korupsi dengan terus mendorong dan mengawal lembaga ini dari setiap sisi.

Kedua, jika data tadi diperhatikan dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa praktek korupsi berskala besar banyak dilakukan oleh para politisi. Artinya, ada pertanyaan besar kepada Partai Politik tempat politisi berasal, apakah partai tersebut tidak memiliki program pembinaan dan pengawasan agar para kadernya tidak terjerumus ke jurang praktek korupsi? Dalam hal ini, partai politik punya tanggung jawab paling besar terhadap kadernya yang terlibat korupsi karena kader politik tersebut adalah produk partai politik terkait. Dengan kata lain, jika kader sebuah partai politik banyak yang terlibat praktek korupsi berarti ada yang salah dengan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengawasan dari partai politik tersebut.

Ketiga, langkah penting dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan hukuman politis (political punishment) kepada politisi dan partai politik yang kadernya banyak terlibat dalam praktek korupsi. Kampanye “jangan pilih politisi korup” harus terus digaungkan. Namun, kampanye tersebut harus terus menyentuh pada agenda”jangan pilih partai para koruptor” karena akan lebih massif dan mendidik partai politik untuk semakin berhati-hati dalam merekrut dan membina kadernya. Wallahu a’lam bishawwab!

            Penulis adalah staf pengajar FH UMY, dan advokat pada kantor hukum “SAFE Law Firm,

Kandidat Doktor IIU Malaysia

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm