Jeritan Korban Sutet, Mana Tanggungjawabmu PLN..???

Saya, PLN dan Media.

Sejak 20 Maret 2012 kemarin saya sah sebagai kuasa hukum warga Dusun Terung Krandon Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Warga Dusun Terung menuntut PLN untuk membayarkan uang kompensasi atas pemasangan kabel SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang melintasi lahan dan rumah mereka lebih dari 10 tahun terakhir. Warga yang berjumlah kurang lebih 100an orang ini tergabung dalam Paguyuban Korban SUTET Terung (PKST). Mereka berasal dari Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Ngaglik. Pihak PLN selama ini hanya mem-ping pong warga dengan janji-janji akan segera menyelesaikannya, tetapi sampai detik ini tetap saja tidak ada itikat baik dari PLN untuk segera memenuhi tuntutan warga.

Sebagai langkah awal advokasi, saya sudah kirim surat kepada Presiden SBY, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Komisi VII DPR RI, Dirut PLN dan KomnasHAM. Surat itu berisi tentang kronologis kasus SUTET sejak awal sampai sekarang. Juga berisi tentang permintaan warga untuk duduk bersama PLN membicarakan tentang kompensasi yang sampai sekarang belum diterima warga.

Lembaga-lembaga itu saya kirimi surat karena menurut kami mereka sangat berkaitan. Dari Presiden, kami berharap SBY membaca langsung kasus ini dan bisa segera memerintahkan Menterinya untuk merespon tuntutan warga. Dari Menteri BUMN Dahlan Iskan, harapan kami begitu bliau membaca, langsung bisa memenuhi tuntutan warga. Karena track record menteri satu ini sangat terlihat merakyat akhir-akhir ini. Dari Komisi VII DPR RI, kami berharap komisi yang bermitra dengan PLN ini mendesak PLN untuk segera memenuhi tuntutan Klien kami serta ikut mengawasi penyaluran kompensasi yang dinantikan warga. DPR RI bisa mengancam PLN jika tidak memenuhi permintaan warga PLN tidak akan diberi anggaran tiap tahunnya dari APBN. Dari Dirut PLN, kami sangat berharap orang nomor satu di PLN ini mengetahui duduk persoalannya dan langsung merespon keinginan warga. Terakhir dari KomnasHAM kami laporkan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PLN karena belum membayarkan kompensasi itu merupakan hak warga yang dilindungi oleh peraturan baik tentang peraturan SUTET maupun konstitusi.

Ini surat saya ke Dirut PLN :

9 April 2012

Kepada Yth.

Direktur Utama PT. PLN (Persero)

Di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Iwan Satriawan, S.H., MCL

2. Sri Hadi Fahrudin, S.H.

3. Sri Widodo, S.Fil., S.H.

4. Gusti Randa, S.H.

5. Iskandar Muda, S.H.

6. Andi Saputro, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum SAFE Law Firm yang beralamat di Jalan Salakan Baru RT 04 RW 25 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Telp/Fax 0274-626814, Handphone 081329211640; bertindak untuk dan atas nama Klien kami warga Terung Krandon Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2012 (terlampir) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan fasilitas SUTT pada tahun 2001 yang melintasi jalur dusun Terung Krandon Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sampai sekarang masih menyisakan persoalan yaitu belum dipenuhinya kompensasi oleh PT. PLN kepada warga dusun Terung.

2. Bahwa mengenai hal ini warga sudah berulang kali meminta pihak PT. PLN wilayah Yogyakarta-Jateng di Semarang untuk duduk bersama membicarakan jalan penyelesaiannya. Akan tetapi PT. PLN tidak pernah menanggapinya dengan serius dan terkesan kami diabaikan. Terakhir kami mendapat surat dari PT. PLN Unit Pelayanan Transmisi Yogyakarta bahwa PT. PLN berkeras dengan uang kompensasi yang besarnya sama dengan dusun lainnya.

3. Bahwa penawaran besaran kompensasi yang ditawarkan oleh PT. PLN tersebut jauh dari harapan warga demikian juga sangat tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kepmentamben No 975.K/47/M.PE/1999 yang mengatur bahwa mengenai kompesasi ini PT. PLN mesti bermusyawarah dengan warga dan besarnya kompensasi ditentukan oleh unsur-unsur optimalisasi lahan, indeks pemanfaatan Fungsi tanah dan bangunan, status tanah serta harga tanah. Tidak bisa sepihak atau tanpa musyawarah.

4. Bahwa masyarakat selama ini hidup di bawah saluran SUTT yang sangat tidak membuat nyaman kehidupan sehari-hari. Manakala turun hujan selalu disertai dengan petir yang suaranya mengarah ke kawat SUTT. Bahkan pernah petir itu sampai daratan dan menyambar kabel serta lampu-lampu penduduk. Jelas apa yang dilakukan oleh PT. PLN ini jauh dari semangat konsitusi RI yang menuntut negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

5. Bahwa untuk itu perlu dilakukan segera campur tangan PT. PLN pusat dalam menyelesaikan persoalan warga yang sudah sepuluh tahun berjalan tanpa ada kepastian.

6. Bahwa tidak boleh negara bermaksud ingin mensejahterakan masyarakat dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat lain.

7. Bahwa untuk memperjelas kejadiannya, kami lampirkan juga kronologis perkara ini selama sepuluh tahun terakhir.

Bahwa Atas dasar tersebut di atas kami meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Duduk bersama warga dusun Terung memusyawarahkan penyelesaian kompensasi yang sampai sekarang belum dibayarkan.

2. Membayar uang kompensasi warga dusun Terung sesuai dengan hasil musyawarah.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Kabar terakhir saya di telpon orang mengaku dari pihak PLN yang memwilayahi Jawa Tengah-Yogyakarta, namanya Bambang Sugeng, dari Salatiga. Waktu itu tanggal 30 April 2012. Katanya dia baru saja mendapat tembusan surat yang saya kirimkan ke PLN pusat akan tetapi karena hasil fax-fax an dari kantor pusat tidak terbaca dengan jelas, Bambang Sugeng ini minta saya untuk mengirim fax ulang ke nomor fax nya yang di Salatiga. Ok, sudah saya lakukan. Kemudian dia bilang lagi kalau sangat ingin bertemu dengan saya untuk mebicarakan bagaimana baiknya agar segera selesai permasalahan antara PLN dengan warga Dusun Terung. Bambang juga sampaikan kalau megenai kompensasi itu sebenarnya tanggung jawab mitranya yang di jogja. Tetapi saya jawab “kami, warga Dusun Terung tahunya urusan ini dengan PLN, makanya surat kami tujukan ke PLN bukan mitra PLN, karena kami tidak tahu mitra PLN itu siapa”.

Akhirnya disepakati dalam pembicaraan via telepon itu saya diminta menunggu beberapa hari ke depan untuk konfirmasi waktu dan tempat. Mengenai tempat tidak masalah kalau dilakukan di Jogja. Saya menunggu satu minggu kemudian tetap tidak ada konfirmasi. Lalu saya inisiatif untuk sms kepastian kapan mau ketemuan.

Di jawab oleh Bambang “ maaf pak, sementara ini kami masih fokus pada proses migrasi ke organisasi baru, nanti akan kami hubungi bapak dkk terkait tindak lanjut surat bapak. Demikian harap maklum, salam Bambang”. Dikirim pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 12:07:20 PM.

Ini apa-apaan..!!!

Bambang yang minta saya untuk segera mengirimkan surat lagi via fax, giliran surat sudah saya fax, saya konfirmasi kapan mau ketemuan tapi malah dijawab sms kayak gitu..bener-bener keterlaluan..!!! Berarti benar kata warga selama ini, PLN sangat buruk kelakuannya. Sama sekali PLN tidak ada itikad baik dan penghargaan sedikitpun terhadap warga.

Pada tanggal 30 April 2012 sorenya saya mendampingi warga berkunjung ke harian Jawa Pos Radar Jogja untuk menyampaikan agar tuntutan warga bisa di espose di media. Kami diterima pimred mas Amin Surachmad yang sudah saya kenal baik sebelumnya. Tanggal 3 Mei 2012 malam, saya dapet BBM dari mas Amin, “ berita baru akan keluar besok pagi. Hari ini wartawan saya baru dapat gambarnya”. Saya jawab “maturnuwun mas”. Akhirnya berita kami muncul tanggal 4 Mei 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2012 kami berkesempatan bertemu dengan Pak Totok Daryanto, SE anggota DPR RI daerah pemilihan Yogyakarta. Anggota Komisi VII itu awalnya saya telepon dan saya sampaikan kalau ada warga Sleman yang sampai sekarang belum mendapat kompensasi atas pemasangan kabel SUTET. Kami ingin betemu dengan Pak Totok. Sangat kebetulan, wakil rakyat ini pas ada agenda reses di Jogja. Gayung bersambut, bliau jawab “ok”. Akhirnya kami bertemu di salah satu rumah warga jam 17.00 di rumah yang kebetulan ada di bawah kabel SUTET biar Pak Totok langsung mengalami sendiri berada di bawah kabel listrik bertegangan tinggi ini.

Warga bergantian menyampaikan uneg-unegnya, mulai dari kronologis pemasangan tiang SUTET, sampai tuntutan warga tentang besarnya kompensasi yang mesti dibayarkan oleh PLN. Di akhir pertemuan, Pak Totok menyampaikan warga boleh menuntut PLN agar membayar kompensasi itu, akan tetapi hendaknya besarnya kompensasi memperhatikan aspek sosial juga. Karena bagaimanapun SUTET ini adalah untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia.

“Jangan tinggi-tinggi tuntutannya, nanti malah PLN ga bisa bayar lho. Yang wajar-wajar saja lah, yang kira-kira tidak memberatkan PLN dan warga juga tidak rugi-rugi amat ” kata Pak Totok.

“saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga dan aka saya desak PLN untuk membuat standarisasi pemberian kompensasi seperti ini, sehingga bisa diterapkan dimanapun. Karena SUTET ini tidak hanya terjadi di sini. Dimana-mana juga mengalami hal yang sama” kata Pak Totok lagi.

Peraturan dan Jeritan.

Permasalahan SUTET ini sebenarnya sudah lama sekali. Tepatnya sejak tahun 2001 saat tower SUTET mulai dipasang. Kalau cakarnya sih sudah ada sejak tahun 1998. Cuma masalahnya sampai sekarang PLN belum membayarkan uang kompensasi sebagai konsekuensi melintasnya kabel SUTET di atas tanah warga. Kalau ganti rugi pohon yang ditebang, sebagian warga sudah menerima.

Saya bersama beberapa rekan dari kantor SAFE Law Firm Yogyakarta mendampingi warga memperjuangkan hak-haknya. Sebenarnya tentang hak warga, secara jelas dan gamblang sudah diatur dalam peraturan mengenai SUTET. Sampai hari ini, peraturan yang dipakai untuk menghitung besaran kompensasi korban SUTET adalah Kepmentamben Nomor 975 K/47/MPE/1999 sebagai perubahan dari Permentamben Nomor 01 P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran Tegangan Listrik. Itu saja kok. Tapi mana faktanya? PLN tetap tidak mau membayarkan uang kompensasi itu kepada warga.

Membaca peraturan di atas, setidaknya saya mencatat terdapat tiga point penting yang mesti diperhatikan, dipahami dan dilakukan oleh PLN dengan segera. Pertama bahwa besaran kompensasi harus di-musyawarah – kan antara pemegang izin usaha penyedia listrik dengan warga pemilik tanah. Kedua besaran kompensasi harus memperhatikan harga tanah yang nyata/sebenarnya bukan NJOP. Karena seringnya harga antara NJOP jauh berbeda dengan harga pasaran. Ketiga pembayaran kompensasi sudah harus diselesaikan sebelum pemegang izin usaha memulai kegiatan pemasangan kabel SUTET.

Catatan saya yang paling tebal adalah PLN tidak pernah melaksanakan perintah yang ada dalam peraturan tersebut.

Wahai Pejabat di PLN, dengarlah…warga Dusun Terung Krandor ingin duduk bersama jajaran pengelola PLN untuk memusyawarahkan tentang kompensasi. Apa saja yang perlu dibahas? Jelas tentang besaran kompensasi, apa saja obyek yang perlu dikasih kompensasi, bagaimana cara pembayarannya dan siapa saja yang berhak mendapatkan kompensasi.

Warga sangat paham bahwa SUTET ini adalah untuk kepentingan masyarakat luas, oleh karenanya warga juga tidak menuntut PLN untuk membayar kompensasi yang memberatkan PLN. Tapi juga setidaknya tidak merugikan sekali masyarakat yang tanahnya terlewati kabel SUTET.

Mengapa kompensasi ini penting ?

Di dalam Pasal 30 ayat (3) UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa “kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik”.

Ada kalimat berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman.

Ini menunjukkan bahwa pembuat UU sudah mengantisipasi tentang berkurangnya nilai ekonomis dari tanah yang di atasnya melintas kabel SUTET. Dan memang faktanya nilai tanah Di DusunTerun turun drastis sejak adanya SUTET . makanya kompensasi ini menjadi penting dan sangat berarti bagi warga.

Peraturan yang dijadikan rujukan untuk menghitung kompensasi diantaranya :

PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERMENTAMBEN NOMOR 01.P/47/MPE/1992 TAHUN 1992 TENTANG RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UU NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Mengenai efek negatif adanya kabel SUTET yang melintasi Dusun Terung Krandon, di bawah ini saya tuliskan jeritan-jeritan warga selama ini.

Slamet Widodo ( Ketua Paguyuban ) :

“ kami sudah capek menunggu ketidakpastian ini. Tanah dan rumah kami tidak bisa dijadikan agunan pinjaman di bank. Tanah kami juga tidak laki dijual gara-gara SUTET ini ”.

Lulu Heru (Sekretaris Paguyuban ) :

“PLN tidak pernah serius dalam pembahasan uang kompensasi untuk warga. Sepuluh tahun kami wira wiri Jogja Semarang untuk menemui PLN, tapi mereka sama sekali tidak menghargai kami. Pemerintah sangat arogan ”

Tohani ( warga RT 02 RW 51 ) :

“kompensasi harus memperhatikan harga pasar tanah di Terung, bukan berdasarkan NJOP. Karena NJOP tanah dengan harga pasar jauh berbeda. Harga tanah di Terung sudah mencapai Rp 500.000,- sedangkan NJOP hanya Rp 46.000,00 ”

Tujimin ( warga RT 02 RW 51) :

“ beberapa kali saya mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha tapi ditolak setelah pihak bank survei lokasi. SUTET ini sangat merugikan masyarakat ”.

Semi Rahayu ( warga RT 02 RW 51 ) :

“Sejak SUTET ini berfungsi, masyarakat selalu ketakutan. Sering terdengar suara kemrengseng dan mbengung seperti suara sanyo rusak dari arah kawat tersebut. Kalau datang hujan, selalu ada petir yang menggelegar di atas SUTET. Intinya warga sangat tidak nyaman sejak SUTET ini ada di dusun kami”

Murdiono ( warga Ngaglik )

” Kami hanya minta nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai yang sesuai. Perjuangan kami ini sudah 12 tahun untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi ”

Heras Pasaribu ( Koordinator Tim Negosiasi warga) :

“ pertemuan dengan PLN di Semarang Desember 2011 lalu menuntut kompensasi sebesar Rp 403.000,00. Uang itu diharapkan bisa sebagai bekal warga pindah ke lokasi lain. Sampai sekarang belum ada kepastian”.

Tumiyad ( warga RT 02 RW 51 ) :

“ sinyal HP disini jelek sekali, suaranya putus-putus. Padahal jarak dari kota tidak jauh. Yang di Kaliurang aja sinyal HP bagus. SUTET telah membuat kehidupan warga Terung tidak setenag dulu ”

Suroto ( warga RT 02 RW 51 ) :

“Pihaknya sudah beberapa kali berupaya meminta Pemkab Sleman mencari solusi, termasuk ke DPRD Kabupaten Sleman. Namun, baik Pemkab maupun DPRD Kabupaten Sleman, tidak bisa berbuat banyak”.

Siti Rofiah ( warga RT 02 RW 51 ) :

“ tanah saya tidak laku dijaminkan di bank lantaran berada di jalur jaringan SUTET ”.

Sri Hadi Fahrudin, SH ( Kuasa Hukum warga Terung) :

“ PLN seharusnya membayarkan kompensasi sejak awal sebelum memulai kegiatan. Mengenai besarannya, PLN tidak boleh menentukan sendiri. Mereka harus bermusyawarah dengan warga. Sebagaimana perintah Kepmentamben Nomor 975 K/47/MPE/1999. Selain itu, besaran kompensasi mesti memperhatikan harga tanah. “Harga tanah disini adalah harga nyata/sebenarnya, yang dalam menentukannya pun mendasarkan pada variabel seperti lokasi dan letak tanah, status tanah, sarana dan prasarana yang tersedia dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah ”

Gusti Randa, SH ( Kuasa Hukum warga Terung) :

“ PLN telah sewenang-wenang terhadap masyarakat. Ini pelanggaran serius hak asasi manusia. PLN tidak mau tahu, warga Terung selama ini hidup tidak nyaman. SUTET itu telah menjelma jadi mimpi buruk masyarakat. Kami telah melaporkan ulah PLN ini ke Presiden RI, Komisi 7 DPR RI, Menteri BUMN dan Komnas HAM ”

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm