Iinterpelasi Bupati Bantul, Serius?

Membaca berita politik di Bantul terakhir cukup menarik perhatian. Pasalnya beberapa anggota DPRD menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati atas kebijakan-kebijakan yang dirasa berbau korupsi seperti pembelian radio PT Sangga Buana Citra yang kini berubah nama menjadi Bantul Radio, megaproyek Bantul Kota Mandiri (BKM), penjualan tanah kas Desa Bangunharjo Sewon, serta tembakau Virginia. Beberapa dari perkara tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian KPK atas laporan masyarakat. Bahkan KPK juga telah turun tangan melakukan penyelidikan pada September 2011.

Menariknya usulan ini sudah dua kali diajukan. Usulan pertama diajukan oleh 15 anggota dimotori oleh FPPP, didukung FPD, FPKS, FKB ditambah satu orang dari PAN. Namun karena ketua DPRD tidak mau menandatangani usulan dan ada perubahan sikap dari PKB, usulan interpelasi diajukan lagi kedua kalinya oleh 11 anggota dengan komposisi berbeda. PKB tidak lagi ikut tandatangan, tetapi ada tambahan dari seluruh angota FPAN yang sebelumnya hanya satu anggota. Pada 30 Maret nanti usulan interpelasi akan diuji di rapat paripurna DPRD.

Dijamin Undang-Undang

Apa yang sedang dilakukan oleh para wakil rakyat Bantul ini sebenarnya hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi bagi DPRD, ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (controling) terhadap pemerintah kabupaten. Oleh karenanya Bupati tidak perlu kawatir selama kebijakan yang dikeluarkan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Bupati juga tidak perlu membabi buta menghadang dengan mengerahkan kekuatan esktra perlemen untuk menandingi apa yang dilakukan di dalam gedung dewan.

Karena pelaksanaan interpelasi ini dijamin undang-undang. Pasal 349 ayat (1) undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dengan jelas mengatur salah satu hak DPRD kabupaten. Ayat (2) nya memberikan definisi hak interpelasi ini merupakan hak DPRD kabupaten untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan yang dimaksud meliputi kebijakan yang dibuat oleh Bupati sekarang dan/atau kebijakan yang dibuat oleh Bupati sebelumnya akan tetapi masih tetap diteruskan pelaksanaannya sampai sekarang.

Pegang Komitmen

Pada saat rapat paripurna DPRD pelaksanaan interpelasi nanti, Bupati dapat hadir sendiri untuk memberikan penjelasan secara tertulis atau dapat pula tidak hadir dengan menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. Atas jawaban tertulis ini anggota dewan bisa bertanya lebih detail tentang duduk perkara sehingga diharapkan setelah itu jadi terang.

Yang lebih penting dari itu semua adalah komitmen para pengusul interpelasi untuk terus mendukung sampai disetuji dalam rapat paripurna. Mereka juga harus memegang teguh komitmen bahwa pengajuan interpelasi ini murni demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) dan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bantul, bukan semata-mata kegenitan atas statusnya sebagai wakil rakyat. Jangan sampai interpelasi ini hanya dijadikan mainan bargaining anggota dewan ataupun partai untuk menekan Bupati agar mau berbagi kue kekuasaan atau berbagi jatah proyek. Sangat naïf kiranya jika itu benar-benar terjadi.

Meski secara adminsitrasi usulan interpelasi ini sudah terpenuhi dan sudah dibahas di Badan musyawarah, namun para pengusul masih harus berjuang dengan melakukan setidaknya dua hal lagi agar interpelasi resmi menjadi usulan DPRD dalam rapat paripurna nanti. Pertama, harus bisa merangkul sebanyak mungkin anggota dewan lainnya dengan jalan menjelaskan kepada teman anggota dewan bahwa interpelasi ini dilakukan demi mewujudkan pemerintahan Bantul yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk menjatuhkan Bupati. Karena dengan hanya didukung oleh 11 orang saja akan sulit bagi pengusul meloloskan interpelasi. Untuk paripurna saja dibutuhkan minimal 24 anggota hadir dan lebih dari separo yang hadir harus setuju. Hampir dipastikan anggota dewan dari fraksi partai pro Bupati (FPDIP dan FPG) akan berupaya untuk mencegah digulirkannya interpelasi dengan cara apapun. Bisa dengan tawaran proyek atau jabatan di pemkab atau iming-iming uang agar mencabut tanda tangan usulan atau setidak-tidaknya abstain saat dilakukan voting dalam rapat paripurna.

Kedua, pengusul mesti menjelaskan secara jernih tentang rencana interpelasi ini kepada masyarakat. Masyarakat harus dipahamkan tentang alasan, tujuan dan target interpelasi serta kepentingan untuk masyarakat apa. Ini untuk mencegah gelombang aksi massa yang loyal pada Bupati, baik karena faktor ikatan partai atau karena faktor prakmatisme ekonomi dan massa yang kontra dengan Bupati karena selama ini tidak di “uwongke” serta untuk mencegah kubu-kubuan di masyarakat yang ujung-ujungnya hanya akan memupuk benih konflik horisontal.

Saya kira tidak sulit jika sejak awal para anggota dewan memahami fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat serta memegang komitmen memperjuangkan masyarakat. Interpelasi ini akan menjadi ujian serius tidaknya para wakil rakyat atas janji-janjinya dulu saat kampanye.

Constitutional Lawyer

pada kantor hukum SAFE Law Firm Yogyakarta

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm