Eksistensi Lembaga Jasa Penagihan / Debt Collector Langkah Mundur Lembaga Peradilan di Dalam Membantu Pelaksanaan Eksekusi Hak

Berkembangnya lembaga jasa penagihanpada prinsipnya hanya bentuk kegagalan di dalam penerapan lembaga Peradilan sebagai mekanisme eksekusi. Padahal eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah melalui juru sita pengadilan, dan eksekusi atas hak adalah melalui gugatan ke pengadilan. Bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, menuntut eksisnya lembaga baru yang melaksanakan fungsi penagihan. Ketidakpercayaan itu terbangun baik atas alasan pelaksanaan eksekusi melalui lembaga Peradilan  yang terlampau berbeit-belit, biaya tinggi, dan kadang kurang profesional jika dibandingkan dengan lembaga penagihan. Karena meskipun terkadang lembaga jasa penagihan dipenuhi oleh preman jalanan, menurut pihak-pihak yang berkepentingan dirasa lebih bisa memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya karena lebih cepat dibandingkan harus ke pengadilan mengajukan gugatan ataupun permohonan eksekusi.

      Preman-preman menjalani pekerjaan sebagai penerima jasa penagihan baik atas hak yang sebelumnya telah ditentukan di dalam putusan hakim maupun hak – hak di dalam perjanjian atau hak-hak yang muncul akibat perbuatan tertentu yang diatur di dalam undang-undang, karena pasal 1233 KUHPerdata jelas menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”, dan pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Sehingga telah jelas bahwa kewajiban dapat lahir atas undang-undang ataupun perjanjian, dan kewajiban tersebut bisa dalam bentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban sebagaimana dimaksud tentunya kewajiban terhadap pihak lain, mengingat sebuah perikatan terdiri dari dua pihak dan tidak ada perikatan jika hanya ada satu pihak saja. Pihak yang mempunyai kewajiban disebut sebagai Debitor, dan pihak yang mempunyai hak disebut sebagai kreditor.

     Pemenuhan atas hak seseorang yang ditentukan di dalam perjanjian dapat dilakukan secara sukarela oleh yang berkewajiban memenuhinya, dan jika tidak bisa dilakukan dengan sukarela maka dengan melalui lembaga peradilan dengan cara memasukkan gugatan. Demikian juga atas hak seseorang yang ditentukan di dalam undang-undang seperti Perbuatan Melawan Hukum (PMH), meskipun tanpa kesepakatan ataupun tanpa kesengajaan kalau tindakan yang dilakukan oleh seseorang berakibat kerugian bagi yang lain maka orang yang telah menimbulkan kerugian diberi kewajiban untuk mengganti, sebagaimana ketentuan di dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pada prinsipnya perjanjian maupun undang-undang sudah menentukan hak dan kewajiban, namun hak dan kewajiban yang ditentukan baik di dalam perjanjian maupun undang-undang tidak akan bisa terwujud jika pihak yang mempunyai kewajiban (debitor) tidak mau melaksanakan kewajibannya, demikian juga dengan hak dan kewajiban yang ditentukan di dalam putusan hakim. Pertanyaannya kemudian adalah melalui mekanisme apa kreditor memperjuangkan hak-haknya?, pranata hukum pada dasarnya sudah menentukan cara mewujudkan hak tersebut melalui alat-alat negara dalam hal ini lembaga peradilan. Yakni bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan wanprestasi ataupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan (pasal 118 HIR/142 RBG), atau jika hak tersebut adalah hak yang disebut di dalam putusan hakim maka cara memperjuangkannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan (pasal 195 s/d pasal 224 HIR/pasal 206 s/d pasal 258 RBG).

     Pada prinsipnya Lembaga Peradilan menjadi institusi resmi yang membantu memperjuangkan isi perjanjian, undang-undang, maupun putusan hakim, namun demikian mekanisme yang rumit, berbelit – belit, dan lamban, memaksa pihak – pihak yang ingin segera mendapatkan haknya untuk mencari alternatif lain guna memaksa Debitor menunaikan kewajiban. Dengan membayar jumlah biaya tertentu atau jumlah biaya berdasar pada prosentase tertentu dari nilai tagihan, Kreditor seringkali mempercayakan kepada Lembaga Jasa Penagihan untuk memperjuangkan hak yang ada pada debitor. Meskipun dalam praktik tidak jarang Lembaga jasa penagihan yang melakukan tugasnya secara tidak benar yakni dengan cara mengancam atau tindak kekerasan lainnya, namun praktik penagihan tidak dipermasalahkan oleh kreditor karena yang dituntut oleh kreditor adalah hasil yakni memperoleh hak-haknya yang ada pada debitor. Di sisi lain pemerintah juga tidak menentukan mekanisme kontrol terhadap lembaga jasa penagihan, karena hingga sampai saat ini belum terdapat dasar hukum untuk lembaga tersebut. Padahal meskipun kedudukan debitor sebagai pihak yang mempunyai kewajiban, semestinya masih harus mendapatkan perlindungan atas penagihan-penagihan yang tidak taat hukum.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm