Catatan Kritis untuk Koalisi

Partai koalisi pemerintahan Presiden SBY jilid II ini hampir selalu menghiasi halaman koran maupun siaran televisi. Selama kurun 2,5 tahun terakhir, para kuli tinta tak bosan-bosannya memberitakan partai koalisi baik dari isu seputar perpecahan maupun upaya merangkul oposisi. Patut kiranya koalisi dievaluasi dalam perjalanannya selama ini.

Setidaknya ada lima catatan kritis saya untuk evaluasi koalisi. Pertama, koalisi hanyalah stempel keputusan pemerintah. Partai yang ada dalam pagar koalisi tidak diberi ruang untuk ber-argumen atau lebih tepatnya berbeda pendapat. Kalau sampai berbeda pendapat, akan di cap penghianat, menyalahi kode etik (code of conduct), bertentangan dengan pemerintah, dll. Ujung-ujungnya didepak dari koalisi dan menterinya di reshuffle. Jadi menteri dari partai di reshuffle bukan karena kinerjanya buruk, melainkan karena partai menteri tersebut terkena sanksi.

Kedua, koalisi tidak berdasarkan visi, tapi bagi-bagi kursi menteri. Presiden SBY sangat ingin mengamankan kursi dengan cara bagi-bagi kursi menteri. Masih ingat saat pilpres 2009, SBY-Boediono diusung PD, PKS dan beberapa partai lain berhadapan dengan para pesaingnya, salah satunya dari Golkar. Tetapi begitu Golkar kalah dan ketua umum Golkar beralih ke Aburizal Bakrie (Ical), pelan namun pasti Golkar merapat juga ke SBY. Hasilnya Golkar dapat kursi menteri, bahkan kemudian Ical diangkat sebagai ketua harian Setgab. Ironis sekali, posisi strategis di koalisi diisi oleh partai yang tidak “berkeringat” menjadikan SBY sebagai presiden.

Selain itu tampak juga saat beberapa kali PKS berseberangan dengan pemerintah, selalu ancamannya adalah mendepak PKS dari koalisi dan menggantinya dengan PDIP yang notabene adalah oposisi. Terakhir upaya PD mengajak Gerindra dan Hanura pasca voting pasal BBM semakin menguatkan argumen bahwa koalisi bukan mendasarkan pada visi, tetapi karena bagi-bagi kursi menteri untuk mengamankan kursi presiden.

Ketiga, koalisi hanya ada di tingkat pusat, tidak di daerah. Hal ini bisa dilihat dari peta Kepala Daerah yang ada maupun saat pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah. Hampir sebagian besar Kepala Daerah diusung oleh perpaduan antara partai koalisi dan oposisi. Dalam pemilukada, sesama partai koalisi kadang saling berhadap-hadapan, tidak jarang mereka adu fisik. Ujung-ujungnya saling gugat di MK. Sebagai contoh Fauzi Bowo, Gubernur DKI yang pada saat pemilukada 2007 diusung oleh hampir semua partai besar seperti PDIP, Golkar, PD, PAN, PKB, PPP dan lainnya, kecuali PKS yang mengusung calon sendiri. Padahal PDIP adalah oposisi, sementara yang lain termasuk anggota koalisi. Pada pemilukada DKI 2012 kejadian serupa terulang, partai koalisi kembali mengusung calon sendiri-sendiri dan saling berhadapan. Ini menunjukkan betapa sebenarnya keberadaan partai koalisi di pusat itu lemah dan tidak mengakar.

Keempat, Suara koalisi bukan suara rakyat. Koalisi selalu mengklaim kalau mereka adalah representasi suara mayoritas masyarakat, sehingga seolah olah apa yang mereka suarakan adalah suara mayoritas masyarakat. Padahal kalau melihat di gedung dewan, beberapa kali “melodrama” pembahasan isu yang menjadi perhatian publik seperti kasus bail out bank century, kasus mafia pajak dan terakhir rencana kenaikan BBM ternyata suara koalisi berbeda jauh dengan suara mayoritas masyarakat. Mereka dengan bangga dan lantang melawan aspirasi masyarakat. Jadi sebenarnya koalisi ini sedang menyuarakan suara siapa?

Koalisi ini milik siapa? Ini catatan saya yang kelima. Masyarakat tidak pernah merasa memiliki atau menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh koalisi. Masyarakat bahkan tidak mensuport apa yang dilakukan oleh koalisi. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi. Pertama, saluran komunikasi yang tidak efektif antara partai dengan masyarakat yang mengakibatkan partai dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Kedua, masyarakat apatis dengan partai karena antar partai sering berkelahi sendiri tanpa tujuan jelas. Wakil rakyat sudah kehilangan nilai-nilai kesopanan. Mengaku wakil rakyat tapi tidak mencerminkan perilaku masyarakat. Ketiga, korupsi di DPR sangat tinggi. Lebih parah lagi korupsi ini di dominasi partai pemenang pemilu yang berarti adalah partai pilihan masyarakat sehingga mereka merasa kecewa. Dan keempat, masyarakat sudah jenuh dengan tingkah polah para wakilnya, di depan mereka ngomong demi rakyat, tapi diam-diam ambil uang rakyat.

Kembali ke Fungsi Parpol

Sudah saatnya, parpol baik koalisi maupun oposisi kembali pada fungsi dasarnya kalau tidak ingin ditinggalkan masyarakat. Yaitu sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana amanat UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Parpol tidak boleh terjebak dalam status koalisi atau oposisi. Masuk dalam koalisi bukan berarti parpol harus selalu tunduk dan diam mengikuti apapun kemauan pemerintah dengan mengabaikan sikap kritisnya. Demikian juga ketika mengambil peran oposisi, bukan berarti parpol harus selalu berbeda pendapat terhadap setiap kebijakan pemerintah tanpa mengindahkan kepentingan yang lebih luas.

Di posisi koalisi ataupun oposisi, parpol harus tetap konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat. Efektifitas pemerintahan tidak akan bergantung oleh adanya koalisi (J. Kristiadi), melainkan oleh adanya tim yang solid dipemerintahan dan pemahaman yang mendalam dari parpol akan fungsi dasarnya. Saat ini masyarakat sudah sangat cerdas. Mereka bisa menilai mana partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mana yang hanya omong kosong. Saya kira pemilu 2014 adalah saat yang tepat untuk menghukum parpol yang tidak konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tidak memilihnya.

ShareTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

© 2014 Safe Law Firm